cihui

Biksu Buddha Berdemo Mendukung Pelarangan Majalah Time

Biksu Buddha Berdemo Mendukung Pelarangan Majalah Time Majalah Time edisi “Face of Buddhist Terror” atau Wajah Teror Buddha. (Foto: http://www.maungzarni.com)

Presiden Myanmar Thein Sein mendesak media untuk ‘bertanggung jawab‘ dalam melaksanakan kebebasan berekspresi saat memberikan solusi atas berbagai masalah negara.

Desakan ini muncul setelah pemerintah melarang edisi terbaru majalah Time yang menampilkan gambar biksu Buddha radikal di sampul dengan judul “Wajah Teror Buddha”.

Cerita itu memicu kemarahan rakyat dan ribuan orang berdemonstrasi di Yangon untuk mendukung langkah pemerintah itu.

Biksu di sampul itu dituduh mengobarkan sentimen anti-Muslim di Myanmar, di tengah serangkaian serangan sektarian berdarah.

Sebagai upaya untuk membantu mendinginkan situasi, kedutaan AS baru saja menjadi tuan rumah konferensi masalah batas-batas kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

Ratusan orang berkumpul di hotel mewah di Yangon ini untuk membahas sebuah isu yang memecah belah Myanmar yaitu kebencian.

Warga kini dengan mudah bisa mengakses media, satu hal yang dulu tak mungkin dilakukan di bawah kontrol ketat rezim militer.

Tapi era reformasi juga punya sisi gelap: melepaskan aliran kebencian terhadap Muslim di negara itu.

Berbagai laman dan Facebook ditempeli berbagai pesan anti-Muslim.

Para Biksu radikal memimpin gerakan, berceramah soal anti-Muslim dimana-mana. Ceramah kebencian ini juga disebarluaskan lewat keping cakram yang dijual di jalanan.

Masalah ini memunculkan pertanyaan kritis selama masa transisi Myanmar, dari kediktatoran militer menuju demokrasi: di manakah pemerintah harus menarik garis antara kebebasan berbicara dan menghentikan pidato kebencian.

Ye Htut adalah juru bicara pemerintahan semi-sipil.

Kata dia, pemerintah prihatin dengan penggunaan bahasa yang bersifat menyerang, yang ada di dunia maya, dan akan mendukung langkah-langkah untuk mengatasinya.

Ye Htut mengatakan pemerintah tidak berniat memberlakukan sensor kembali.

Tapi kenyataannya, pemerintah baru saja melakukan itu.

Mereka sudah melarang peredaran majalah Time edisi bulan ini, dengan sampul biksu radikal bernama Wirathu, yang telah menyebabkan kegemparan di Myanmar.

Setelah seminar itu, Ye Htut mengatakan kepada wartawan, Pemerintah melarang majalah itu karena mereka takut ini bisa menimbulkan aksi kekerasan.

“Kami melarang Majalah Time agar tidak terjadi hal yang tidak diiinginkan. Kami mencoba memisahkan masalah Majalah Time ini dari masyarakat. Dan lewat pelarangan ini, kami ingin menyampaikan pada masyarakat kalau pemerintah mengambil tindakan yang diperlukan. Tapi ini bukan sensor .”

Pemerintah mungkin berpikir situasi akan aman saat melarang majalah Time edisi bulan ini.

Bentrokan antara umat Buddha dan Muslim selama tahun lalu telah menyebabkan sekitar 250 orang tewas dan sekitar 150 ribu orang jadi pengungsi. Sejauh ini, sebagian besar korban adalah Muslim.

Namun sejauh ini, pemerintah belum menghentikan perjalanan para biksu radikal itu yang menyebarkan ceramah anti-Muslim.

Wirathu, biksu yang ada di sampul majalah Time, seperti dikutip di majalah tersebut mengatakan: Muslim itu "anjing gila ' dan menyebut Masjid sebagai ‘markas musuh ‘.

Pidato-pidato seperti itu, kata Sui Mei Ya, berkontribusi memunculnya aksi kekerasan.

“Saya tidak mengira-ngira tapi saya yakin ada kaitan antara para biksu dengan masalah ini. Maksud saya bukan biksu yang sebenarnya. Tapi para biksu dari 969 dan Wirathu terkait dengan masalah-masalah yang terjadi. “
Pemerintah lebih memilih mengambil langkah mengutuk majalah Time dan bahkan menyebut Wirathu  sebagai ‘putra Buddha’ ketimbang menghentikan gerakan Wirathu dan biksu radikal lainnya.

Myo Lin Aung, yang juga Muslim, sepakat kalau pemerintah belum melakukan banyak hal untuk melindungi komunitasnya.

“Saya meminta pemerintah agar mereka juga menghentikan para Biksu-biksu itu agar tidak lagi menyebarkan kebencian. Seperti mereka melarang Majalah Time.”

Masyarakat internasional telah menyatakan keprihatinan mereka tentang meningkatnya pidato kebencian di Myanmar.

Dan kedutaan besar Amerika Serikat melakukan pelatihan ini untuk memancing diskusi publik soal munculnya ancaman yang bisa menggagalkan transisi negara itu menuju negara demokrasi.

Namun sejauh ini, pemerintah Myanmar tampaknya enggan untuk mengambil tindakan nyata terhadap pidato kebencian itu, meski kekerasan sektarian terjadi meluas di seluruh negeri.



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA