cihui

Mahkamah Internasional Umumkan Putusan Sengketa Tanah Kuil

Mahkamah Internasional Umumkan Putusan Sengketa Tanah KuilKuil Preah Vihear. (Foto: Lokryan_Flickr.com)

Dua tahun lalu, Kamboja meminta Mahkamah Internasional, ICJ, di Den Haag untuk meninjau kembali putusan yang dibuat tahun 1962.

Putusan itu menyatakan kuil Hindu abad ke-11 itu adalah milik Kamboja.

Kuil itu di Kamboja disebut Kuil Preah Vihear sementara di Thailand disebut Kuil Pra Viharn – dan diklaim kedua negara.

Dalam putusan Juni 1962 itu, ICJ mendukung Kamboja.

Namun putusan itu tidak menjelaskan kepemilikan lahan seluas hampir 5 kilometer persegi yang mengelilingi Kuil Preah Vihear.

Dan hampir setengah abad kemudian Kamboja meminta ICJ untuk memperjelas soal ini.

April lalu, Thailand dan Kamboja mengajukan kasus mereka ke Mahkamah Internasional.

Kamboja berargumen kalau putusan tahun 1962 itu menyatakan lahan yang diperebutkan itu milik mereka.

Tapi klaim itu ditolak Thailand dan menyatakan kalau ICJ tidak berwenang memutuskan kasus tanah sengketa itu.

Dan baru-baru ini pengadilan tertinggi PBB itu mengumumkan keputusannya.

Dalam pertemuan selama satu jam, Hakim Peter Tomka mengumumkan kalau Mahkamah Internasional:

“Dengan suara bulat menyatakan dengan menafsirkan  putusan pada 15 Juni 1962, memutuskan bahwa Kamboja memiliki kedaulatan atas seluruh wilayah tanjung Preah Vihear, sebagaimana didefinisikan dalam ayat 98 yang menjadi pertimbangan saat ini. Dan konsekuensinya, Thailand punya kewajiban menarik personel militer atau polisi atau penjaganya yang ditempatkan di daerah itu.”

Keputusan ICJ ini mengikat berdasarkan hukum internasional dan tidak bisa dibanding.

Namun keputusan itu hanya memberikan area tempat Kuil Preah Vihear berdiri kepada Kamboja.

Pengadilan memutuskan sisa tanah yang diperebutkan tidak terkait kasus tahun 1962 dan karena itu bukan tugas mereka untuk menilainya.

Dengan kata lain, putusan yang terakhir belum menuntaskan semua hal.

Tapi para hakim memperingatkan kedua negara untuk mengatasi perbedaan mereka dengan damai.

Juru bicara pemerintah Kamboja, Phay Siphan, mengatakan Phnom Penh mematuhi keputusan ICJ itu dan tidak akan memulai kerusuhan. Ia juga berharap Thailand melakukan hal yang sama.

Namun, kata dia, pemerintah Kamboja khawatir akan kemungkinan terjadi aksi kekerasan.

“Ya, kami khawatir tapi pemerintah sudah berkomitmen. Kami akan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.”

Beberapa analis mengatakan dalam beberapa hari ini akan muncul ketakutan akan terjadi bentrokan antara kedua negara anggota ASEAN mengingat situasi politik di kedua negara yang tidak stabil.
 
Kamboja dan Thailand telah beberapa kali terlibat bentrokan sejak Kuil Preah Vihear masuk dalam daftar UNESCO sebagai situs Warisan Dunia pada 2008.

Bentrokan paling serius terjadi pada 2011 ketika pertempuran selama seminggu mengakibatkan lebih dari 20 orang tewas dan puluhan terluka, mayoritas tentara.

Puluhan ribu warga sipil di kedua sisi perbatasan juga harus mengungsi.

Laporan media menunjukkan dalam beberapa hari ini kedua belah pihak telah mengirim tentara mereka ke daerah dekat kuil itu.




PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA