Berita Nasional

Aturan Baru Outsourcing Keluar Bulan Ini
Written By : Erric Permana | 16 November 2012 | 09:06

KBR68H, Jakarta - Pemerintah segera menerbitkan peraturan baru tentang sistem pekerja alih daya atau outsourcing bulan ini. Peraturan baru itu merupakan hasil kesepakatan antara buruh, pengusaha dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional.


Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan salah satu yang disepakati adalah perusahaan boleh menyerahkan sebagian pekerjaan bukan inti melalui perjanjian kerja borongan atau perjanjian penyedia jasa pekerja.

"Pengerahan tenaga kerja melalui jasa pengerah itu dibatasi dan diregistrasi ulang dan dihentikan yang melanggar aturan. Semua perusahaan yang masih melaksanakan buat pekerjaan inti supaya memanfaatkan masa transisi selama 6 bulan dan satu tahun, supaya pekerjaan inti tidak lagi di outsourcing tetapi digunakan mekanisme pemborongan kerja di luar pekerjaan utama."

Sistem pekerjaan alih daya atau outsourcing hanya boleh dipakai untuk lima bidang pekerjaan, yaitu layanan kebersihan, keamanan, katering, transportasi dan jasa pertambangan. Pemerintah juga memberi waktu penyesuaian bagi perusahaan pemakai outsourcing selama enam bulan hingga satu tahun. Peraturan penegasan tentang sistem pekerja alih daya ini merupakan hasil dari tekanan jutaan buruh yang mogok kerja pada awal Oktober lalu.


Share : Facebook | Twitter | Mail