cihui

BLSM Disetujui DPR, Harga BBM Segera Naik

BLSM Disetujui DPR, Harga BBM Segera NaikPotret masyarakat miskin penerima BLSM (Foto:Antara)
 
 



KBR68H, Jakarta - Badan anggaran DPR bakal meloloskan anggaran untuk program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dalam APBN Perubahan 2013. Wakil Ketua Banggar, Djoko Udjianto mengatakan, pembahasan program yang menghabiskan anggaran hingga Rp 12 triliun sudah disetujui sebagian besar anggota Banggar. Program BLSM nantinya akan diberikan kepada 15 juta masyarakat miskin. Mereka menerima duit Rp.150 ribu per bulan sebanyak 5 kali.


"Senin sampai Jumat akan kita bahas. Sebagian besar (anggota Banggar) setuju iya, tapi alangkah baiknya kalau keputusan itu keputusan yang bulat. BLSM diterima Rp 150 (ribu) ada lima kali nanti kita bicarakan di sana. Dari komisi (sosial) kan sudah, nanti kawan-kawan di banggar akan tanya apa dasar dari BLSM, dari mana sumber pendanaannya. Ini kan mau mengurangi subsidi BBM," ujar Djoko saat dihubungi KBR68H, Kamis (6/6)


Wakil Ketua Banggar, Djoko Udjianto menambahkan selain BLSM pihaknya juga akan membahas anggaran tiga program lainnya yang diajukan pemerintah terkait kompensasi penaikkan harga BBM bersubsidi. Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Beras untuk rakyat miskin (Raskin).


Sementara itu, Komisi Sosial DPR akan memantau pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM kepada rakyat miskin sebagai kompensasi penaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi Sosial DPR Hasrul Azwar mengatakan DPR memberi catatan agar Penyaluran BLSM berjalan tertib dan tepat sasaran.


“Prinsipnya sudah oke lah. Paling tidak pengalaman BLT yang lalu itu menjadi catatanlah. Lebih ditertibkan, Jangan ada pemalsuan data. Semua aparat harus bekerja menurut kenyataa yang ada, kalau miskin ya memang miskin,“ kata Anggota Komisi Sosial DPR Hasrul Azwar.


Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM akan semakin menjadi kenyataan dengan disetujuinya anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM oleh DPR. Sebelumnya, pemerintah telah membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang digunakan sebagai kartu identitas (ID) untuk penerima dana kompensasi. BLSM menyedot anggaran negara sebesar Rp 12 triliun.


Editor: Nanda Hidayat



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA