cihui

UMP 2014, Pemerintah Tunggu Survei BPS

UMP 2014, Pemerintah Tunggu Survei BPSRibuan buruh dari berbagai pabrik di Kawasan Industri Cibitung dihadang ratusan aparat kepolisian saat berusaha memasuki pintu tol Cibitung I, Bekasi, Jawa Barat, Oktober tahun lalu. Ribuan buruh tersebut menuntut pemerintah menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) dan penghapusan tenaga alih daya (outsourcing). (Foto: ANTARA)
 
 

KBR68H, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunggu survei dari Badan Pusat Statistik BPS terhadap 60 butir yang masuk dalam Komponen Hidup Layak atau KHL.

KHL merupakan acuan penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun depan. Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Suhartono mengatakan sesuai keputusan pemerintah UMP tahun depan maksimal naik 10 persen ditambah inflasi.

"Jadi kita 10 persen itukan upah minimum. Misalnya DKI katakan 2,2 juta untuk 2013. Jadi untuk tahun 2014 ada satu kenaikan 10 persen plus inflasi. Katakanlah inflasi maksimal 6 persen di suatu wilayah, jadi 10 persennya ditambah 6 persen, kalau itu memang di wilayah itu ada kenaikan inflasi 6 persen. Jadi ada kenaikan 16 persen," kata Suhartono kepada KBR68H.

Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Suhartono berharap para gubernur menetapkan UMP sesuai kondisi di lapangan. Tujuannya agar perusahaan tidak bangkrut, menghindari PHK pekerja, dan membuka peluang kerja baru.

UMP untuk perusahaan padat karya maksimal lima persen ditambah inflasi, sedangkan kenaikan UMP pada perusahaan umum dibatasi maksimal 10 persen ditambah inflasi.

Menteri Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan penetapan KHL (Komponen Hidup Layak) tak boleh lagi berdasarkan masing-masing survei. Untuk menentukan besaran upah, Dewan Pengupahan mengacu pada tiga hal yakni KHL berdasarkan data BPS atas 60 komponen. Kedua, terhadap produktivitas kerja. Sedangkan ketiga, terhadap inflasi.

Editor: Agus Luqman



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA