Sidang PHPU, Kuasa Hukum 03 Sebut Nepotisme Jokowi

""Adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power""

KBR, Jakarta- Kuasa hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyebut mencatat ribuan pelanggaran pemilu yang sangat serius dan dinilai mempengaruhi perilaku pemilih yang mencoblos di TPS pada tanggal 14 Februari. Ia mencatat pelanggaran itu mencakup intervensi kekuasaan, ketidakkekalan aparat penegak hukum dan aparat sipil negara (ASN) maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, dan pelanggaran -pelanggaran.

"Seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dilakukan begitu rapi, secara terstruktur, sistematis dan masif yang pada akhirnya membuat pilpres 2024 menjadi aksi teatrikal belaka," kata Todung saat membacakan pokok-pokok permohonan gugatan sengketa Pilpres 2024, Rabu (27/03/24).

Ia menyebut ketika semua pelanggaran yang ditemukan tim 03 ditambah dengan jumlah pelanggan yang dicatat oleh pemantau pemilu termasuk masyarakat sipil maka akan terang benderang bahwa Pilpres 2024 adalah pemilihan umum terburuk sepanjang sejarah. Hal ini karena terjadinya pelanggaran yang begitu terstruktur sistematis dan masif. 

Baca juga:

• Dinilai Minim Bukti, Tim Hukum Amin: Belum Agenda Pembuktian
• Permohonan PHPU Tim Amin, Tim Prabowo: Lebih Banyak Opini
• Sidang Sengketa Pemilu di MK, Anies: Saatnya Meneguhkan Komitmen pada Nilai Demokrasi

Kuasa hukum pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis meminta MK memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia.

Editor: Rony Sitanggang

• PHPU
• #PemiluDamaiTanpaHoaks
• Pemilu 2024
• Kuasa Hukum Ganjar-Mahfud
• MK