cihui

Menggenjot Pemerintah Daerah dalam Kasus Hukum Lingkungan

Menggenjot Pemerintah Daerah dalam Kasus Hukum Lingkungan
 
 

Kasus daerah

Kementerian Lingkungan Hidup pada 2010 lalu menerima sekitar 320 aduan soal lingkungan. Dari jumlah itu sekitar 260an aduan dilimpahkan KLH ke daerah untuk diselesaikan. Deputi 5 Bidang Penataan Hukum Lingkungan KLH Sudaryono mengatakan Sesuai Peraturan Menteri, KLH wajib merespon aduan tersebut dalam waktu 21 hari. Hal itu guna memastikan laporan tersebut diterima atau ditolak KLH. Banyaknya aduan yang dilimpiahkan ke daerah menunjukkan banyak kasus lingkungan yang bermula dari kebijakan daerah itu sendiri. KLH, kata Sudaryono, akan ikut memantau dalam penyelesaian masalah lingkungan.

Sayangnya, pengawasan terhadap bagaimana daerah melaksanakan rekomendasi dari pemerintah pusat, juga masih lemah, kata Koordinator Keterbukaan Informasi LSM hukum lingkungan ICEL Hendri Soebagyo. Padahal KLH mempercayakan daerah untuk menyelesaikan kasus lingkungan.

Misalnya dalam kasus pencemaran untuk Sungai Ciujung di Serang yang dilakukan PT Pulp and Papper. BPLHD Kota Serang harus memberikan 10 kali surat peringatan terhadap kerusakan lingkungan. Kata Hendri, sesuai mandat UU, Menteri Lingkungan Hidup seharusnya bisa mengambil alih terkait penyelesaian lingkungan itu. Dengan kewenangan itu, menteri seharusnya bisa memberikan sanksi terhadap perusahaan itu, semisal pengehentian sementara kegiatan produksinya.

Terkait hal itu, KLH akan merevitalisasi kinerja penegak hukum dalam penyelesaian masalah lingkungan. Sudaryono mengatakan KLH tengah membahas memorandum penyelesaian masalah lingkungan dengan instansi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Revitalisasi itu penting karena Undang-Undang yang diacu, yaitu UU No 23 tahun 1997 telah direvisi menjadi UU No 32 tahun 2009. Selain itu KLH juga akan bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam pemberian sertifikasi hakim dalam penyelesaian kasus lingkungan.

ICEL juga melihat adanya kekurangpengetahuannya pejabat daerah terhadap kriteria pengelolaan lingkungan, semisal pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL. Menurut Hendri, KLH berkewajiban memberikan informasi kepada pejabat daerah agar mematuhi dan melaksanakan aturan dalam pengelolaan lingkungan itu. Jika tidak mematuhi, pejabat daerah tersebut terancam dikenai sanksi pidana. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tentang ancaman sanksi pidana tiga tahun dan denda 3 miliar rupiah bagi pejabat daerah yang memberikan ijin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL. Selain itu bagi pejabat daerah yang tidak melakukan pengawasan akan dikenai hukuman penjara satu tahun dan denda 500 juta rupiah.



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA