cihui

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Agama Terlalu Rumit

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Agama Terlalu RumitIlustrasi
 
 

Kebijakan pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi guna meningkatkan kesejahteraan guru tentu patut diapresiasi. Hanya saja disayangkan kebijakan tersebut masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Ratusan guru agama yang sudah lulus sertifikasi di berbagai daerah mengaku belum mendapat tunjangan yang sudah menjadi hak nya. Beberapa guru agama seperti daerah Bondowoso, Sragen, Ogan Komering Ulu tidak mendapatkan hak mereka selama berbulan-bulan. Lamanya keterlambatan tunjangan di masing-masing daerah cukup variatif berkisar 7 bulan hingga setahun. Bahkan beberapa guru mengaku tunjangan sertifikasinya terancam dihapuskan dengan alasan yang tidak jelas.
 
Guru agama di Bondowoso, Sujono mengatakan sudah 7 bulan tunjangan setifikasi guru agama Bondowoso belum dibayarkan. Ia bersama rekan-rekan guru agama sempat menanyakan ke Departemen Agama Bondowoso perihal keterlambatan tersebut. Menurutnya tak kurang dari 218 guru agama di sekolah negeri mengaku belum dibayarkan tunjangannya. Tentu jumlah tersebut akan bertambah lebih banyak jika digabungkan dengan guru-guru agama swasta dan madrasah. Oleh Departemen Agama Bondowoso, mereka kemudian dijanjikan akan dicairkan secepatnya. Hanya saja begitu memasuki waktu pencairan, dana tersebut tak kunjung diterima juga.
 
Lama tak kunjung cair juga tunjangan sertifikasi. Mereka kembali dikagetkan dengan wacana penghapusan tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan. Wacana tersebut akhirnya memicu reaksi dari guru-guru agama di Bondowoso. Guna mendukung perjuangannya, mereka akhirnya bekerjasama dengan media massa dan penegak hukum. Kabar baik pun berpihak kepada mereka/ Kemenag pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghapuskan tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan. Namun demikian, ia mendengar kabar dari beberapa guru agama di kabupaten Jawa Timur tunjangan mereka tetap dihapuskan. Hingga saat ini menurutnya dari pihak Kemenag juga belum memberikan alasan yang jelas.
 
“Oleh Kementerian Agama kita dijanjikan bulan Januari akan dicairkan tunjangan sertifikasinya. Ya paling lama bulan februari sudah keluar. Begitu bulan januari kita cek kesana, dijelaskan belum bisa dikeluarkan karena masih ada tanda bintang. Lalu kita dijanjikan lagi kemungkinan maret akan segera keluar. Sehingga banyak teman-teman guru menjadi bertanya-tanya.”ujar Sujono
 
Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Nasional, Mahnan Narbawi juga mengkritisi Kementerian Agama (Kemenag) terkait keterlambatan tunjangan sertifikasi guru-guru agama. Ia menilai proses pencairan tunjangan sertifikasi terlalu berbelit-belit sehingga banyak menyita waktu. Menurutnya Kemenag seharusnya memiliki sistem pendataan yang baik. Sehingga persoalan pencairan tunjangan sertifikasi bisa dilakukan secepatnya. Apalagi kalau dari awal Kemenag sudah mengetahui jumlah guru-guru yang disertifikasi sebanyak 32 ribu. Jumlah tersebut berasal dari 5 ribu guru madrasah dan 27 ribu guru agama sekolah umum. Maka seharusnya Kemenag bisa dengan mudah mengalokasikan anggaran sertifikasi untuk guru-guru agama. Bukan sekarang berdalil kekurangan dana seperti yang terjadi di beberapa daerah.
 
“Di Kemenag guru-guru yang disertifikasi kan jumlahnya hanya sedikit yaitu 32 ribu guru. Dibagi guru madrasah sebanyak 5 ribu dan 27 guru sekolah umum. Kalau satu guru berkisar misalkan 3 juta, ya tinggal dikalikan anggarannya berapa. Seharusnya tinggal dianggarkan saja. Kemudian yang jadi persoalan lain. Yang lulus sertifikasi tahun 2011 itu kan dibayarkan 2012. Tapi SK pencairannya baru cair november 2012. Jadi ada bulan-bulan yang tidak dibayarkan.”jelas Mahnan Narbawi
 
Mahnan menambahkan, Kemenag seharusnya juga memberikan penjelasan secara resmi terhadap keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi. Penjelasan resmi tersebut diharapkan bisa menghindarkan prasangka-prasangka buruk dari guru-guru agama di daerah. Setidaknya dari penjelasan resmi, guru-guru agama di daerah mengetahui alasan keterlambatan tersebut. Selain itu, Mahnan juga berharap ke Kemenag agar bisa menyederhanakan aturan pencairan tunjangan sertifikasi. Proses pencairan tunjangan sertifikasi yang melalui 14 tahapan dinilai terlalu lama. Menurutnya Kemenag bisa mengambil contoh sistem daerah-daerah yang lancar dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi. Beberapa daerah tersebut yaitu Jakarta, Bandung dan Kalimantan Barat. Nah pertanyaannya, Kalau ketiga daerah tersebut bisa tepat waktu mencairkan tunjangan guru agamanya. Lalu mengapa daerah-daearah lain tidak bisa tepat waktu?



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA