cihui

Layanan Publik Buruk? Kritiklah untuk Perbaikan

Layanan Publik Buruk? Kritiklah untuk Perbaikan Aksi menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk memperbaiki pelayanan publik meliputi: kesehatan gratis, pendidikan gratis, air murah, Jakarta bebas sampah, lapangan kerja untuk rakyat dan rubah kriteria miskin versi BPS. (Foto: Antara)
 
 

KBR68H- Kritik bisa menjadi sarana untuk memperbaiki kinerja. Dengan dikritik, kita akan tahu kinerja mana yang harus diperbaiki. Mana yang baik dan mana yang buruk. Kritik juga dipercaya akan memperbaiki layanan publik. Karena dari kritik itulah sebuah institusi atau lembaga pemerintahan dapat berbenah.

Kondisi Layanan Publik di Indonesia

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan publik di Indonesia belum mencapai tingkat kepuasan yang layak. Ambil saja contoh misalnya, masih banyaknya pungli atau pungutan liar dari berbagai jenis pelayanan publik seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Hal itu diperburuk dengan fakta yang ada di lapangan--bahwa masyarakat masih enggan mengadukan pelayanan publik yang dianggap mengecewakan. Karena mereka khawatir kritik terhadap layanan publik tidak bisa memperbaiki kinerja dari sebuah instansi pemerintahan, atau bahkan tak jarang yang merasa takut akan dikriminalisasikan lantaran mengkritik sebuah layanan publik dari instansi terkait.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wiharto mengakui bahwa pelayanan publik yang ada di Indonesia masih mengecewakan. Hal tersebut katanya, dapat dilihat dari berbagai hasil survey yang diselenggarakan baik oleh lembaga non-profit dalam maupun luar negeri. "Padahal, aturan untuk memberikan layanan publik yang baik sudah terangkum dalam aturan resmi. Baik itu dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah," katanya.

Namun demikian, ia keberatan bila masyarakat memukul rata bahwa pelayanan publik di Indonesia masih buruk. "Ada beberapa instansi pemerintahan yang sudah menjalankan layanan publik dengan baik," jelasnya.

Ia menambahkan, pelayanan publik yang buruk ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya sumber daya yang kurang. Sementara, kebutuhan masyarakat untuk menerima layanan yang baik semakin tinggi. "Hal itu membuat ketimpangan. Oleh sebab itu ini merupakan pekerjaan rumah yang harus sama-sama kita perbaiki di masa yang akan datang," imbuhnya.

Kritik Terhadap Layanan Publik yang Buruk

Hal tersebut di atas menjadi semakin meluas, hingga pada akhirnya pelayanan publik berjalan dengan kinerja apa adanya tanpa ada sebuah perbaikan. Setidaknya hal ini diakui oleh Manajer Divisi Advokasi Masyarakat Peduli Layanan Publik YAPIKA, Hendrik Rosdinar. Ia berasumsi, kunci dari diterima atau tidaknya kritik terhadap layanan publik berada di pucuk pimpinan sebuah lembaga atau instansi pemerintahan.

"Hal itu diperburuk dengan kondisi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui harus menyampaikan kritik itu ke mana dan bagaimana caranya. Beberapa tahun yang lalu kami sempat melakukan survey untuk mengetahui pengalaman masyarakat dalam melakukan pengaduan. Hasilnya menyebutkan pengalaman masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik yang buruk masih minim," jelasnya.

Salah satu hal yang menjadi penyebab mengapa masyarakat tidak bisa menyampaikan kritiknya adalah karena sedikitnya informasi yang mereka terima tentang hak-hak masyarakat dalam jaminan Undang-undang Pelayanan Publik maupun bagaimana cara prosedurnya ketika ingin mengadukannya.

"Hal itu menjadi perhatian bagi kami untuk mengkampanyekan cara untuk menyampaikan kritik terhadap layanan publik yang masih buruk. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak-hak untuk mendapatkan layanan publik. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa menggunakan ruang pengaduan layanan publik untuk mendapatkan pelayanan yang pantas," paparnya.

Hendrik menambahkan, langkah kampanye itu sudah dijalankan. Salah satunya adalah mengadakan diskusi terhadap layanan publik, dan mendirikan posko-posko pengaduan yang diletakkan di posisi strategis yang berada di enam kabupaten kota di Indonesia. "Kami menerima lebih dari 3.000 pengaduan yang tediri dari berbagai macam jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat."

Perbaikan Kinerja Berdasarkan Kritik

Di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, pelayanan publik diklaim sudah berjalan dengan baik. Pemerintah setempat menerapkan program satu atap bagi pelayanan publik yang ditujukan bagi masyarakat setempat. Menurut Walikota Pekalongan, Basyir Ahmad, langkah ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap layanan publik yang masih dianggap buruk di wilayahnya. "Salah satu masukan yang menjadi bahan pertimbangan kami dalam memperbaiki layanan publik adalah adanya kritik yang diterima pihak kami yang berasal dari warga setempat," akunya.

Ia menambahkan, setidaknya sudah ada 12 perizinan yang menerapkan program satu pintu. Di antaranya perizinan mengurus IMB, SIUP, serta perizinan mendirikan hotel. "Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini, kami menerapkan sistem layanan online. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mengurus perizinan itu," jelasnya.

Selain itu, Basyir juga mengklaim pihaknya terbuka terhadap kritik atau masukan dari penyelenggaran layanan publik yang disediakan pihaknya. Setidaknya menurut dia, ada tiga langkah yang dilakukan pihaknya dalam menampung masukan atau kritik dari pelayanan publik yang disediakan. "Misalnya kami membuka layanan pengaduan dari setiap layanan perizinan. Selain itu, saya juga punya agenda untuk terjun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluh-kesah masyarakat yang ada di sana."

Untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, Pusat Telaah dan Informasi Regional, PATTIRO Daerah Pekalongan mendirikan sebuah posko. Dari posko-posko itu dikumpulkan berbagai masukan yang pada setiap bulannya kritik itu disampaikan kepada pemerintah setempat. Direktur PATTIRO Daerah Pekalongan, Sugiharto mengatakan, upaya ini dapat diartikan sebagai upaya 'jemput bola' untuk meningkatkan kinerja layanan publik.

"Sarana ini direspons positif bagi masyarakat sekitar. Mereka kini tak lagi bingung menyampaikan kritik terhadap layanan publik yang masih dianggap kurang. Saat ini kami sudah memiliki 15 posko pengaduan yang disebar di beberapa titik," katanya.







PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA