cihui

Catatan Tentang Kisruh e-KTP

Catatan Tentang Kisruh e-KTPe-KTP (antara)
 
 

KBR68H, Jakarta-e-KTP diterbitkan mulai tanggal 1 Oktober 2011. Cita-cita e-KTP adalah  menertibkan administrasi kependudukan yang berbasis elektronik. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, sehingga tercipta keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Hanya, sejak diterbitkan sampai kini, program Kemendagri dengan biaya Rp 5,8 triliun itu menuai berbagai masalah. Mulai dari persoalan pencairan anggaran, isu korupsi, kesiapan sistem, sampai pungutan liar. Diluar itu belakangan yang dibicarakan adalah soal  E-KTP yang tak boleh di difotokopi/distapler.

Mengingat fungsi sentral KTP dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, penting kiranya masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak simpang siur. Apalagi e-KTP  adalah alat utama untuk mempermudah proses pengurusan hak-haknya sebagai warga negara terutama yang menyangkut pelayanan publik.

e-KTP yang semula hanya untuk otentikasi identitas penduduk Indonesia, dalam 5 tahun kedepan akan menjadi basis bagi pelayanan publik seperti misalnya dalam layanan kredit perbankan, jaminan kesejahteraan sosial, pemberian subsidi pemerintah hingga pelayanan kesehatan.

LSM anti korupsi ICW menilai e-KTP memang mempunyai sisi positif dalam pelayanan publik, akuntabilitas pelayanan, dan menghindari adanya kepemilikan KTP ganda. Namun,  Kepala Divisi Investigasi ICW Tama Satya Langkun mengatakan dalam program ini ICW mempunyai beberapa catatan dalam pelaksanaan proyek. Jika mengacu pada kontrak proyek program e-KTP seharusnya pada Oktober tahun lalu masyarakat sudah mendapatkan e-KTP tersebut. Dia menambahkan pemerintah tidak memperhitungkan dengan matang sejak awal. Sehingga pemerintah terlihat seperti memaksakan diri.

”Harusnya Oktober 2012 masyarakat sudah punya. Namun faktanya sampai sekarang ada yang masih belum punya, bahkan sekarang sudah Mei 2013. Karena dari awal kita sudah peringatkan waktu 2 tahun itu tidak mungkin  karena kita berkaca ke sejumlah negara. Belgia saja yang penduduknya mencapai 10,8 juta dia menghabiskan waktu hingga 5 tahun,” ujar Tama S Langkun saat berbincang di Program Pillar Demokrasi KBR68H dan Tempo TV.

Tidak cukupnya waktu pelaksanaan e-KTP ini diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman mengatakan pemerintah telah bekerja tanpa kenal waktu, tapi dia membantah jika pemerintah memaksakan diri untuk menyelesaikan fisik program e-KTP ini. Kata dia, pihaknya berusaha untuk tidak lagi direpotkan dengan data ganda yang menyebabkan masalah pada pembuatan SIM dan Paspor. ”Bener kita sudah gak tahu lagi siang dan malam, termasuk perekaman di daerah itu sampai larut malam itu memang benar kita sangat akui,”ujar Irman.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman mengklaim realisasi perekaman e-KTP sudah melampaui target awal 175 juta. Namun, penyelesaian fisik e-KTP masih terkendala dengan anggaran. Sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan fisik e-KTP. Ini disebabkan anggaran yang sebagian baru tersedia pada tahun ini, yakni sebesar Rp 1 triliun.

Permasalahan lain yang muncul adalah Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang belakangan dikeluarkan pasca pelarangan untuk memfoto copy e-KTP. Kepala Divisi Investigasi ICW Tama Satya Langkun mengatakan dalam surat edaran tersebut disebutkan KTP non elektronik pada 1 Januari 2014 mendatang tidak berlaku lagi. Ini menyebabkan hak masyarakat yang diberikan UU dilanggar oleh pemerintah.

”Bahwa dalam ketentuan UU no 23 tahun 2006 tentang kependudukan dikatakan, jika ada masyarakat yang KTP nya belum ikut pemutakhiran sebagaimana dalam disebut Pasal 64 dengan menggunakan alat canggih maka akan berlaku sampai masa berlakunya sendiri itu habis. Ini kan kasihan bagaimana yang dia bikin di tahun 2010 kan 2014 belum habis. Ini tentu akan memaksa mobilisasi secara masal e-KTP,” ujar Tama.

Kepala Divisi Investigasi ICW Tama Satya Langkun menambahkan surat edaran yang melarang fotocopy juga menciptakan peluang untuk  korupsi. Pasalnya, dalam surat tersebut kementerian/lembaga diwajibkan untuk mempunyai card reader (pembaca kartu). Ini menyebabkan munculnya pengadaan barang baru oleh kementerian/lembaga tersebut. Ini bakal terjadi di daerah-daerah. Namun, ia menilai masyarakat harus tetap mengapresiasi kinerja pemerintah dalam merealisasikan program e-KTP. ”Saya rasa satu sisi kita harus apresiasi meskipun pemerintah memaksakan diri, satu sisi ada peran pencatatan. Namun, ini jangan sampai menjadi proyek ambisius pemerintah,” tutup Tama.

Perbincangan ini kerjasama dengan YAPPIKA, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik serta didukung oleh USAID.



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA