Berita Perbincangan

Wamen ESDM: Pencegahan Penimbunan BBM Perlu Partisipasi Masyarakat
Written By : Doddy Rosadi | 17 June 2013 | 12:54

KBR68H, Jakarta - Kenaikan harga BBM subsidi hanya menunggu waktu setelah rapat Paripurna DPR terkait Pengesahan RAPBN-P 2013 hari ini. Diprediksi akan terjadi peningkatan pembelian BBM subsidi hingga 50% dari permintaan normal harian. berdasarkan pengalaman sebelumnya ketika akan ada kenaikan harga BBM maka ada peningkatan konsumsi BBM harian hingga 50%. Apakah harga BBM subsidi akan langsung naik setelah rapat paripurna DPR usai? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dalam program Sarapan Pagi KBR68H.

Persiapan menuju ke penaikan BBM bersubsidi sudah siap hari ini?


Sebetulnya persiapan-persiapan itu sudah dilaksanakan sejak dulu. Sekarang proses demokrasi sedang berjalan di DPR, jadi kita tunggu saja.

Jadi belum tentu diumumkan hari ini?


Biasanya di dalam suatu keputusan DPR itu namanya saja yang diajukan pemerintah itu Rencana APBN Perubahan. Para wakil rakyat di DPR melakukan rapat paripurna, setelah disetujui ada proses administrasi sehingga menjadi Undang-undang APBN-P. Baru presiden melakukan tindakan selanjutnya.

Masyarakat menduga hari ini bakal diumumkan, kira-kira kapan paling cepat?

Menduga boleh tetapi ada proses administrasi bisa setengah hari, dua jam, bisa satu hari. Tetapi menurut saya tidak memakan waktu mingguan, dalam beberapa hari ini sudah selesai kalau sudah disetujui oleh DPR. Memang ada  tahapan-tahapan administrasi, tidak bisa langsung tiba-tiba seperti dulu.
 
Tentang persiapan distribusi dan sebagainya bagaimana?

Kalau persiapannya memang secara operasional biasa-biasa saja. Artinya SPBU juga di itu-itu saja kira-kira 5.400 sekian SPBU seluruh Indonesia, kemudian rencana distribusi sudah kita siapkan, dan itu operasional yang selalu dilaksanakan Pertamina. Cuma tentunya harus diantisipasi mengenai kebutuhan stok dan sebagainya.

Ada perintah penambahan stok pada Pertamina?

Tentunya kita siapkan, selama ini Pertamina mempunyai cadangan stok 19-23 hari, wajarnya kira-kira 15-16 hari jadi lebih dari cukup.
 
Tentang antisipasi adanya penimbunan, ada instruksi khusus?

Jadi kita minta kepada gubernur, bupati, pemerintah daerah tentunya lewat Kadis Energi dan Pertambangan. Serta aparat keamanan untuk mengantisipasi dan melakukan pengawasan, soalnya yang namanya penimbun itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan itu melanggar. Kalau yang menimbun terlalu banyak dan aparat keamanan tidak banyak tenaganya, itu kita harapkan juga masyarakat ikut berpartisipasi. Karena saya yakin di negara kita masih banyak masyarakat yang peduli dan melihat bahwa penimbunan, pemborosan, penyelundupan itu sesuatu yang tidak baik.

Kalau ada kepanikan, anda menyarankan kepada SPBU atau kepada masyarakat apa?

Kepanikan biasanya antri begitu. Sebetulnya yang mau takut kehabisan tidaklah, kita sabar saja jumlah daripada BBM bersubsidi itu memang dibatasi. Karena bagaimana juga namanya subsidi, artinya uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu. Barangnya ada tapi kita harus kelola dengan baik.

Setelah nanti BBM diumumkan naik, pengendalian BBM bersubsidi misalnya menggunakan RFID?

Sebetulnya RFID ini salah satu cara untuk mengendalikan agar BBM bersubsidi itu sampai pada yang berhak.

Jadi?

Itu jadi yang dilaksanakan Pertamina secara bertahap. Tetapi pengawasan yang paling utama adalah nomor satu peran daripada peran pemerintah daerah, peran masyarakat untuk memakai BBM sesuai kebutuhan saja. Jadi tidak ada yang rush, tidak ada yang menimbun, itu masalah hati. Jadi sebetulnya kalau misalkan banyak yang menimbun itu orang-orang  yang tidak bertanggung jawab.
 
Saran anda untuk pemerintah daerah yang selama ini memberlakukan perda soal pembatasan BBM bersubsidi setelah BBM dinaikan itu tetap dilaksanakan atau dicabut?

Bagus itu. Karena BBM bersubsidi itu seandainya DPR setuju dengan katakanlah 47 juta kiloliter, itu sebetulnya dibagi ke seluruh 500 lebih kabupaten/kota. Itu yang mengawasi pemerintah daerah, jadi cukup atau tidak cukup itu 47 juta kiloliter dibagi habis berdasarkan kebutuhan normal daripada suatu daerah. Sehingga apapun yang perlu dilakukan oleh kepala daerah bekerjasama dengan aparat keamanan setempat, itulah yang memonitor sehingga gejolak penggunaan BBM bersubsidi terkontrol. Jadi disana letak pengawasannya, lainnya seperti RFID segala macam itu memang juga perangkat. Tetapi apapun perangkatnya kalau tidak diawasi dengan baik dan masih banyak penyelundup yang tidak bertanggung jawab tetap saja jebol.    

Share : Facebook | Twitter | Mail