cihui

Marah Karena Sering Diawasi, DPR dan Pemerintah Kontrol Ormas dengan UU Ormas

Marah Karena Sering Diawasi, DPR dan Pemerintah Kontrol Ormas dengan UU OrmasMassa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi menolak RUU Ormas di depan Gedung DPR. (foto: ANTARA)
 
 

KBR68H, Jakarta – Selasa pekan lalu Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang Undang Ormas menjadi UU. Pengesahan UU yang kontroversial ini dilakukan melalui voting, karena beberapa fraksi menyatakan menolak pengesahan. UU ini juga sempat mengalami beberapa penundaan pengesahan, karena mendapat penolakan.

Dalam voting tersebut, 311 anggota dewan menyatakan setuju, 50 orang menolak, sementara sisanya tidak hadir dalam Rapat Paripurna tersebut. Fraksi yang menolak adalah Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, sementara fraksi lainnya menyetujui.
Selain tiga fraksi di DPR yang menolak pengesahan UU itu, koalisi LSM dan beberapa lembaga lain juga menolak adanya UU yang dinilai terlalu mencampuri kebebasan masyarakat dalam berserikat dan berorganisasi. Padahal hal itu sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 tentang Hak Warga Negara untuk Berkumpul, dan Berserikat.

Satu pekan setelah disahkan, sejumlah pemerintah daerah sudah mengeluarkan maklumat; organisasi yang tidak mendaftar dianggap sebagai organisasi terlarang. Kondisi ini mirip dengan era Orde Baru, di mana pemerintah mengontrol penuh gerakan perkumpulan masyarakat. “Nantinya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi ormas. Itu yang diatur dalam salah satu pasal UU Ormas. Kami menyesali, mereka (DPR dan Pemerintah) yang membuat UU ini malah menjadikan perkumpulan sebagai ancaman,” ungkap Aktivis Koalisi Kebebasan Berserikat, Al Araf.

Koalisi Kebebasan Berserikat berencana menggugat Undang Undang Ormas yang umurnya baru hitungan hari. Kata Al Araf, UU Ormas cacat prosedural lantaran DPR sebagai perwakilan rakyat justru mengambaikan aspirasi menolak UU untuk disahkan. “Ini kan penolakan sudah dari semua sektor masyarakat. Ada elemen buruh, mahasiswa, LSM, perkumpulan pengajian sampai para peniliti di LIPI menolak semua. Tapi DPR mengabaikan,” katanya.

Di era demokrasi, masyarakat justru bisa mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Dengan lahirnya UU Ormas, membuktikan pemerintah sudah gerah untuk diawasi. Organisasi kemasyarakatan kerap gencar memantau kinerja pemerintah yang melempem, korupsi, dan mafia hukum. “Ini pemerintah dan DPR bersatu karena marah sudah sering diawasi oleh organisasi pemerhati HAM, pemerhati lingkungan, jadi mereka bersatu untuk mengontrol masyarakat,” lanjut Al Araf.

Aktivis Pemerhati HAM, Imparsial, Al Araf juga menilai selama ini ormas radikal yang kerap melakukan kekerasan tak bisa dijadikan pembenaran pembentukan UU Ormas. Sebelumnya, DPR menyatakan, dengan pengesahan UU Ormas, maka pemerintah memiliki landasan hukum untuk membubarkan Ormas yang menyimpang dari filosofi negara, Pancasila. “Kalau soal itu, soal lemahnya penegakkan hukum. Padahal sudah diatur dalam KUHP, kalau Ormas bisa dibubarkan juga kerap membuat kekerasan,” katanya.

Editor: Doddy Rosadi
  



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA