cihui

Lemhanas dan Implementasi UUD 1945 dan Pancasila

Lemhanas dan Implementasi UUD 1945 dan PancasilaIlustrasi (sxc.hu)
 
 

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar dan pedoman negara. Sedangkan implementasi nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila menjadi salah satu cara untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa. Lembaga Pertahanan Nasional, dalam hal ini memiliki tugas memberi pemahaman dan menyebarluaskan nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila, melalui penyiapan dan pendidikan kader pemimpin nasional, serta melakukan pengkajian dan pemantapan mengenai nilai-nilai kebangsaan.


Indonesia saat ini belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila. Menurut Tenaga Profesional Lemhanas Brigjen TNI Purnawirawan AR Wetik, ada sebagian undang-undang Hindia Belanda yang masih berlaku hingga saat ini. Wakil Gubernur Lemhanas, Dede Rusamsi memberi contoh mengenai undang-undang di bidang ekonomi, khususnya pada masalah outsourcing. ”Kalau kita lihat jiwanya, semangatnya, ini kan belum sepaham dengan ekonomi Pancasila. Karena kalau di ekonomi Pancasila kan penuh dengan kekeluargaan ya. Kalau ini mungkin yang dijalankan oleh para kapitalis, atau pemilik modal yang besar,” kata Dede.


Implementasi nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila yang baik dimulai dari pemahaman yang baik pula. Untuk mendukung hal itu, Lemhanas memiliki 3 deputi, yaitu Deputi Pendidikan, Deputi Pengkajian, dan Deputi Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Di Deputi Pendidikan, Lemhanas mewajibkan para pesertanya membuat enam naskah, diantaranya dengan tema UUD 1945 dan Pancasila. Begitu juga dengan Deputi Pengkajian, yang membahas UUD 1945 dan Pancasila. Di Deputi Pemantapan, sebulan sekali Lemhanas berkunjung ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila kepada pejabat daerah, pemuda, ormas, dan unsur lainnya. “Namun dengan waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang ada, nampaknya kita belum bisa menyebarkan sesuai dengan target,” kata Dede.
Meskipun Lemhanas telah melakukan langkah-langkah agar warga negara, khususnya pejabat dan aparatur daerah memahami nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila, tetap saja ada pejabat yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Menurut Dede, sudah banyak proses hukum dan penertiban yang diberikan kepada pihak yang melanggar.


AR Wetik menambahkan, selain sanksi melalui proses hukum, sebenarnya ada sanksi yang lebih berat yaitu sanksi masyarakat. ”Dengan pemerintah yang memberi kebebasan pers, masyarakat bisa langsung memberikan sanksi kepada pejabat kalau dia berbuat salah. Dan sebenarnya pejabat paling takut dengan sanksi dari masyarakat,” kata Wetik. Wetik mencontohkan salah satu sanksi masyarakat kepada pejabat adalah dengan tidak memilih kembali pejabat tersebut.


Intoleransi Tidak Sesuai Nilai UUD 1945 dan Pancasila
Ada banyak hal di Indonesia yang belum sesuai dengan nilai UUD 1945 dan Pancasila. Diantaranya adalah intoleransi beragama, anak-anak jalanan yang terlantar dan pengolahan hasil bumi. Kasus intoleransi beragama misalnya, menurut Dede, yang sebetulnya terjadi adalah pemimpin agama yang belum paham, yang bersikap seolah-olah agamanya saja yang paling benar. Sedangkan menurut AR Wetik, selama ini kasus intoleransi beragama terjadi karena pihak yang bertentangan selalu ingin win and lose solution. “Pihak yang merasa dirugikan, menuntut permintaannya dikabulkan seluruhnya. Ini susah. Harus ada mengalah sedikit lah. Agar bisa win win solution,” kata Wetik.
Selanjutnya adalah tentang anak-anak jalanan. Di dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun, masyarakat menilai, pemerintah belum benar-benar maksimal melakukannya. Menurut Dede, penyebabnya adalah, karena Indonesia belum memiliki undang-undang jaminan sosial. “Undang-undang turunan dari UUD 45 itu memang belum detil dijelaskan,” kata Dede.


Pendapat berbeda diutarakan oleh AR Wetik. Menurutnya, Indonesia memang masih kurang undang-undang jaminan sosial, tapi jika negara memiliki banyak tanggungan, maka akan merugikan negara itu sendiri. Wetik mencontohkan negara Spanyol.  “Dia (Spanyol) sekarang kena masalah krisis moneter dan sebagainya. Itu karena terlalu banyak tanggungan negara dalam jaminan sosial ini,” kata Wetik.
Dalam pengolahan hasil bumi, Dede mengakui kalau rakyat masih memiliki keterbatasan. Ketika pengolahan itu diserahkan kepada investor, harusnya lebih transparan. “Berapa nanti yang diberikan kepada daerah, kepada masyarakat, berapa nanti yang akan diambil pemerintah. Itu aturan perundangannya sudah ada,” kata Dede. Mengenai pelaksanaannya, itu tergantung dengan kebijakan pemimpin.


Perbincangan ini kerjasama KBR68H Dengan Lemhanas RI. 


Editor: Vivi Zabkie




PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA