Berita Perbincangan

Bukan Kewenangan Menkes Mengangkat Bidan PTT Menjadi PNS
Written By : Doddy Rosadi | 20 August 2013 | 16:23

KBR68H, Jakarta - Ribuan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Istana Merdeka. Mereka menagih janji Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang akan mengangkat para bidan PTT sebagai pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apa respon Menkes seputar aksi unjuk rasa para bidan itu? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Sutami dengan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam program Sarapan Pagi.

Tanggapan terhadap demonstrasi bidan kemarin, Kementerian Kesehatan disebut hanya memberi janji palsu saja bagaimana?

Tidak benar. Waktu itu saya sendiri bertemu dengan mereka dan saya janji akan mengkoordinasikan dengan MenPAN-RB dan Menteri Dalam Negeri. Karena mengangkat mereka sebagai PNS bukan kewenangan Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Itu sudah kami lakukan, kami sudah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dengan MenPAN-RB. Keputusannya adalah pertama pengangkatan CPNS itu ada prosedurnya dan setiap bidan itu boleh mengakses dan bisa mengikuti aturan itu, tidak dibatasi sama sekali. PTT beda, PTT itu hanya untuk daerah-daerah terpencil yang disebut DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan). Sehingga untuk PTT itu mereka harus melamar apakah itu dokter, dokter gigi, bidan, dan sebagainya itu mereka harus melamar. Jadi kami memberitahu ini daerah-daerah yang kosong, silahkan melamar saudara mau kemana. Kalau mereka memenuhi itu barulah kita angkat mereka sebagai dokter, dokter gigi, bidan PTT. Jadi itu ada aturan yang berbeda, tetapi bidan tidak dibatasi untuk mengajukan diri sebagai PNS. Memang betul bahwa formasi sekarang untuk PNS itu sangat terbatas, sebagaimana diketahui waktu itu ada moratorium karena sudah terlalu banyak PNS. Namun tahun ini karena banyak PNS yang pensiun, ada yang meninggal, dan sebagainya maka diberikan lagi tambahan. Jadi sebenarnya itu tidak benar, saya tidak pernah menjanjikan mereka diangkat secara otomatis pertama itu bukan kewenangan Menteri Kesehatan, kita ada aturannya demikian.

Bukankah moratorium ini tidak mencakup tenaga kesehatan dan juga guru sebenarnya?

Termasuk tenaga kesehatan. Kalau PTT tidak ada moratorium, PTT itu hanya peraturannya adalah karena sudah banyak sekali bidan dimana-mana maka kita hanya menyiapkan PTT bagi daerah-daerah yang sekarang ini tidak ada bidan atau kekurangan bidan yaitu Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan yang kurang diminati. Itu demi untuk pemerataan dan keadilan, jangan sudah banyak bidan kita kasih lagi bidan, dokter atau perawat.
 
Sementara yang kemarin berunjuk rasa bukan dari daerah terpencil bagaimana?

Saya tidak tahu, ada banyak. Yang dulu ketemu saya bukan dari daerah terpencil, mereka itu sudah sembilan tahun. Artinya peraturannya begini, sembilan tahun yang lalu seorang bidan PTT ditempatkan untuk tiga tahun, setelah tiga tahun dia bisa minta perpanjangan dua kali menjadi sembilan tahun. Setelah sembilan tahun dia boleh mengajukan lagi, tidak ada pembatasan. Hanya memang pembatasannya adalah penilaian, kalau di daerah itu sudah banyak bidan kita tidak bisa memperpanjang lagi.

Pengajuan itu untuk daerah yang sama atau ke daerah lain?

Kalau daerah itu masih kekurangan bidan boleh diperpanjang. Itu yang mau diubah bahwa sebenarnya tidak ada batas selama masih ada kebutuhan.

Yang memastikan masih butuh atau tidak ini pemda?

Bupati yang menentukan. Kami dari Jakarta tidak mungkin kami keliling semua kabupaten. Jadi dinas kesehatan kabupaten mengajukan bahwa untuk daerah-daerah A kita masih kekurangan tenaga bidan misalnya.

Jadi kalau para bidan menuntut agar Peraturan Menteri Kesehatan yang keluar sekitar Januari itu minta dicabut karena mengatur pembatasan itu tidak benar ya?

Kami mengacu pada Perpres. Menteri Kesehatan kita bikin peraturan sendiri hanya menjelaskan, itu peraturan pelaksanaan Menteri Kesehatan. Jadi itu aturan dari Perpres dan terus terang pada Permenkes yang lalu itu sama sekali tidak ada perubahan. Yang perubahan hanya dokter PTT, bukan bidan. Dokter PTT kita katakan yang tadinya hanya enam bulan jadi dua tahun, oleh karena daerah mengatakan enam bulan itu tidak masuk akal, mereka baru datang sudah minta pulang. Jadi kami perpanjang menjadi dua tahun masa pengabdian untuk dokter PTT, bidan sama sekali tidak diubah masih sama dengan Perpres yang dulu.
 
Untuk semua yang sudah sampai sembilan tahun dipastikan lagi tidak otomatis jadi PNS?

Ini dari MenPAN-RB aturannya, tidak ada yang otomatis jadi PNS. 


Mereka khawatir setelah masa sembilan tahun terlewati kemudian mereka dirumahkan. Penjelasan anda?

Bidan itu sebenarnya bukan hanya bergantung dari Pegawai Negeri Sipil. Mereka itu punya penghasilan di luar gaji, gajinya kecil bidan itu sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang lain. Tetapi mereka itu punya praktik, mereka bisa menerima pasien. Namun kalau bidan itu masih di daerah terpencil atau masih kurang bidan dia bisa mengajukan diri lagi untuk jadi bidan PTT, itu tidak masalah.

Tapi kalau habis masa PTT tidak berarti izin praktiknya habis ya?

Tidak. Ini hal yang berbeda sama sekali, hanya gaji PTT yang tidak dibayar.

Mungkin perlu dikomunikasikan lebih jelas lagi kepada para bidan ya?

Betul, saya mengerti. Kami sebenarnya sudah komunikasikan ini melalui Pengurus Besar IBI (Ikatan Bidan Indonesia), sudah komunikasi semua dinas kesehatan sampai ke tingkat kabupaten. Namun mungkin apakah pengurus IBI atau dinas kesehatan belum sampai kepada bidan-bidan yang demonstrasi kemarin, setelah dijelaskan ini sudah dijelaskan semua. Namun saya mengakui mungkin saja tidak sampai kepada mereka. Jadi melalui KBR68H tolong dibedakan Pegawai Negeri Sipil dan PTT itu beda, bidan itu mempunyai hak untuk mengakses menjadi PTT dan Pegawai Negeri Sipil. Kalau dia di daerah terpencil atau perbatasan ada formasinya.              

Share : Facebook | Twitter | Mail