cihui

BSN: Standardisasi Produk untuk Melindungi Masyarakat

BSN: Standardisasi Produk untuk Melindungi MasyarakatSekretaris Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Widodo (kanan), menunjukkan barang yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) saat sosialisasi tentang perlindungan konsumen. (foto: ANTARA)
 
 

KBR68H, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia mengungkap dari 8 ribu produk yang ada di Indonesia, baru sekitar 900 produk yang sudah memiliki Stadardisasi Nasional Indonesia (SNI). Produk-produk ilegal atau yang belum memiliki SNI itu diperoleh dari pasar tradisional atau pasar modern. Meski demikian, pihaknya tidak tinggal diam dan kini tengah melakukan pengawasan produk. Dari 307 produk, 72 persen di antaranya merupakan produk impor yang didominasi produk-produk elektronika dan alat listrik, dan 21 persen sisanya merupakan hasil produk dalam negeri.

Kenapa banyak sekali produk yang belum memiliki Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)? Simak perbincangan penyiar KBR68H Sutami dan Nanda Hidayat dengan Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam program Sarapan Pagi KBR68H.

Kenapa begitu banyak produk tak ber-SNI?

SNI yang disusun oleh Badan Standarisasi Nasional atau pemerintah memang sifat pemberlakuannya adalah sukarela. Tetapi untuk standar-standar yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, keamanan kita itu diwajibkan oleh kementerian yang terkait. Oleh karena itu diantaranya kalau kita berbicara hal-hal yang terkait elektronika atau kelistrikan itu adalah sektor-sektor yang memang standarnya perlu diwajibkan karena terkait keamanan kita juga untuk perlindungan pelestarian lingkungan.

Misalnya itu apa?

Misalnya dalam produk-produk elektronika itu aspek yang harus kita penuhi diantaranya keselamatannya. Itu terkait dengan keamanan untuk kita para pengguna, tapi sebetulnya produk-produk elektronika sekarang banyak mengeluarkan limbah-limbah disamping membahayakan pada manusia tentu berpotensi merusak lingkungan. Itu yang kemudian standar berkaitan dengan elektronika diwajibkan oleh kementerian terkait sebagai standar wajib untuk dipenuhi. Artinya kalau SNI-nya diwajibkan maka di Indonesia tidak boleh lagi ada barang yang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Itu artinya soal pengolahan limbah menjadi salah satu syarat penilaian untuk mendapatkan SNI?

Kriteria bahwa barang itu mungkin akan merusak lingkungan itu juga menjadi kriteria SNI diwajibkan oleh kementerian terkait. 
 
Tapi bukan itu sebabnya masih belum banyak yang ber-SNI ya?

Sebetulnya sifat pemberlakuannya tidak harus wajib. Tetapi kalau berkaitan dengan  tadi kita sering singkat K3L (Kesehatan Keamanan Keselamatan dan Lingkungan) maka itu diwajibkan oleh kementerian. Jadi kalau kita lihat statistiknya dari sekitar kita punya SNI 9.000 sekian yang aktif sekitar 7.600 itu yang berkaitan dengan K3L cukup banyak, tetapi yang sampai hari ini diwajibkan oleh kementerian baru sekitar 260-an SNI. Diantaranya adalah SNI yang berkaitan dengan produk kelistrikan dan elektronika.

Bagi perusahaan yang ingin memberikan produknya ber-SNI tahapan apa yang bisa dilakukan?

Tata cara produsen atau importir karena SNI kalau diwajibkan itu barang dari luar harus memiliki SNI, barang yang diproduksi dalam negeri juga harus memiliki SNI. Artinya produsen di Indonesia atau produsen di luar itu harus mendapatkan sertifikat tanda SNI. Sertifikat itu bisa diperoleh melalui pengajuan ke yang kita sebut Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi sekarang kurang lebih 20-an LSPro yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, sehingga produsen atau importir atau produsen luar negeri punya banyak pilihan untuk mendapatkan tanda SNI sebelum barang itu bisa diedarkan di Indonesia.

Jadi tidak mesti produk asli dalam negeri saja yang harus punya sertifikat SNI?

Tidak. Jadi kita tidak diskriminasi, produk yang diedarkan di Indonesia untuk tujuan perlindungan masyarakat kita semua harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri sebagai wajib pemberlakuannya.

Kalau menurut catatan BSN sendiri negara-negara mana yang barang ilegalnya tidak ber-SNI?

Seringkali tidak mudah kita menelusuri barang itu berasal dari mana.

Karena tidak tercantum atau bagaimana?

Ada yang dicantumkan. Karena ada yang katakanlah berasal dari negara tertentu kemudian ada tanda SNI, ternyata kita cek kita uji laboratorium misalnya ternyata barang itu tidak memenuhi SNI.

SNI-nya berarti palsu ya?

Ada kecurigaan seperti itu. Produsen terutama di luar atau importir tidak mematuhi apa yang sudah diatur melalui perundangan di kita.
 
Membedakannya bagaimana?

Tidak mudah ya. Karena harapannya produsen itu mematuhi apa yang sudah diatur. Paling gampang kalau ada tanda SNI itulah tanda yang paling mudah dikenali.
 
Anda tadi menyebutkan ada yang ber-SNI ternyata dipalsukan bagaimana?

Iya ada kita menemukan beberapa kasus seperti itu. Oleh karena itu penerapan Standar Nasional Indonesia harus diikuti proses pengawasan di pasar, dalam hal ini kewenangan Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengawasan barang yang beredar di pasar. Menurut data-data saya rasa kita semua juga sering mendengar di media hasil pengawasan pasar oleh Kementerian Perdagangan sering menunjukkan masih banyak produk yang beredar di Indonesia yang seharusnya memenuhi Standar Nasional Indonesia karena sudah diwajibkan. Tetapi faktanya belum memenuhi, ini PR kita semua untuk bisa melakukan pengawasan yang lebih baik. Karena pengawasan pasar memang utamanya tugas pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tetapi konsumen, organisasi masyarakat yang lain juga diharapkan punya kontribusi di dalam memperbaiki terutama di bidang pengawasan pasar terhadap produk yang standarnya sudah diwajibkan.

Kalau bicara pemalsuan SNI, bisa dijelaskan kira-kira celahnya itu dari mana?

Kita BSN belum pernah sampai menelusuri apakah yang dipalsukan itu di dalam atau di luar. Tetapi yang paling mudah karena industri yang mendapatkan tanda SNI kan terdaftar dari sisi sertifikasi di LSPro. Dari sisi penindakannya itu terdaftar di Kementerian Perdagangan, kalau SNI sudah diwajibkan itu harus ditempatkan nomor registrasi dari Kementerian Perdagangan. Artinya kalau tidak terdaftar di keduanya itulah yang kita curigai sebagai produk yang tanda SNI-nya dipalsukan.            



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA