cihui

Pengabdi Negara yang Terbuang (III)

Pengabdi Negara yang Terbuang (III)Ketua YPKP 65, Bedjo Untung (Foto: DJ Setiawan, KBR68H)
 
 

Hak Sipil Terlanggar

Hampir 50 tahun Sudarno dan Mustam tidak mendapatkan hak mereka sebagai pegawai negeri sipil, seperti gaji bulanan hingga uang pensiun.Sudarno awalnya pasrah untuk tidak mempertanyakan lagi status kepegawaiannya."Saya tanya ya sia-sia. Sia-sianya masih kekuasaan orde baru itu gak mungkinlah diurusi. Ya lihat saja, sudah bekas PKI sudah ditahan ya sudahlah. Daripada banyak masalah, anak-anak sekarang yang tidak tahu akhirnya nanti tahu ya sudah biarin saja. Saya bisa bekerja dengan cara ini untuk menghidupi keluarga."

Namun berbeda dengan Mustam. Dia berusaha mempertanyakan statusnya sebagai PNS ke sejumlah pihak.

MUSTAM: "Berani aja karena sayakan di dalam hati semua pejabat eselonnya di bawah saya."
KBR68H: "Jadi bapak sudah kemana saja mempertanyakan status bapak?"
MUSTAM: "Sudah ke presiden"
KBR68H: "Bertemu langsung?"
MUSTAM: "Enggak, melalui sekretaris negara. Dia jawab belum masanya. Bapakkan lebih mengerti daripada saya. Rata-rata pejabat kalau saya tanyakan jawabnya begitu. Lebih tahu Pak Mustam daripada saya."

Menurut data lembaga pengaduan publik Ombudsman, ada lebih dari 110 PNS yang diduga terkait PKI mengalami nasib serupa seperti Mustam. Untuk menyelesaikan masalah ini, Ombudsman telah memanggil pejabat di Kementerian Koordinator Hukum dan HAM serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada awal bulan lalu.

Anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Pengaduan Budi Santoso mengatakan, permasalahan PNS ini berawal dari munculnya dua Keputusan Presiden (Kepres)."Yang pertama itu Kepres No.28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G30S/PKI golongan C dan keputusan Pangkopkamtib tentang pelaksanaan Kepres tersebut. Kedua, Kepres No.29 Tahun 1998 tentang pembentukan Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas). Dengan dikeluarkannya Kepres 1998 ini maka fungsi-fungsi yang dimiliki oleh kopkamtib itu diambil alih oleh Bakorstanas termasuk kewenangan penetapan penggolongan klasifikasi bagi mereka yang terlibat atau diduga terlibat PKI," jelasnya.

Permasalahan menjadi rumit saat dibubarkannya Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) tanpa dibentuk badan pengganti. Sementara salah satu persyaratan pengajuan hak pensiun adalah surat asli Klasifikasi/ Penggolongan dari Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkobkamtib) atau Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Pangkobkamtibda) yang lembaganya telah dibubarkan.

"Siapa institusi atau pejabat yang berwenang menetapkan penggolongan atau klasifikasi itu. Nah dalam situasi kekosongan lembaga atau institusi itu BKN tidak berani mengambil sikap. BKN pada prinsipnya dalam pertemuan kemarin itu siap kalau ada rekomendasi dari institusi yang kompeten mengenai apakah pelapor-pelapor ini masuk kategori C1, C2, C3 atau apa itu siap, cuma apa lembaganya? jadi stag di situ, ada kemandekan di situ," ungkapnya.

Untuk itu Ombudsman meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengambil alih penyelesaian ini. Kembali Budi Santoso. "Dia buat saja surat edaran ke semua kementerian, institusi, lembaga, dan pemerintah-pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten kota untuk melakukan beberapa hal/ tahapan terkait dengan terkait dengan beradaan (PNS-red). Inikan baru yang mengadu ke sini yang seratusan. Jangan-jangan jumlahnya ribuan karena di Indonesiakan masih banyak yang distigma. Nah misalnya nanti BKN mengeluarkan semacam surat edaranlah minimal untuk pendataan sekaligus mengecek status penggolongannya itu."

Namun menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), hal tersebut tidaklah mungkin. Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian BKN, Sumad mengatakan, lembaganya tetap berpegang pada Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G. 30S/PKI Golongan C.

"Ombudsman itu ngomong sama-sama HAM (Komnas HAM-red) ke institusi tentaralah setelah itu dia ngomong ke presiden. Intinya itu apa? normatif, induknya di Keppres 28 itu ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu jadinya seperti apa ya monggo (silahkan-red). Lalu nantinya pasti ada secara hirearki kepegawaian hukum itu dari Keppres atau PP itu menjadi kalau sekarang Peraturan Kepala BKN atau Keputusan Kepada BKN, itu akan menjabarkan penyelesaiannya menginduk pada itu, kalau gak begitu ya gak bisa. Jadi persoalannya itu bukan gak bisa dalam arti gak mau, normatif," katanya.

Jika revisi atau pencabutan Keppres tidak dilaksanakan, maka BKN tetap mengharuskan PNS yang diduga PKI memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan hak pensiun. Syarat tersebut diantaranya adanya surat pengantar dari instansi, foto kopi SK CPNS dan asli Surat Klasifikasi atau Penggolongan dari Pangkobkamtib atau Laksus Pangkobkamtibda. 
Sejarawan Asvi Warman Adam menilai berlarut-larutnya masalah ini akibat ketidakbecusan pejabat pemerintah.  "Agak reportnya juga pengambil kebijakan kita di bidang hukum tidak berpikiran progresif. Tidak berpikiran progresif dalam arti kalau sudah ada satu peraturan yang misalnya katakanlah membubarkan Bakorstranas atau tidak membolehkan lagi penelitian khusus untuk pegawai negeri. Itu artinya semua yang berkaitan dengan sanksi terhadap PNS pada tahun '65 menurut saya otomatis batal, gitu."

Bedjo Untung, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 menegaskan, pihaknya akan tetap menuntut negara meminta maaf dan bertanggung jawab atas peristiwa kelam tersebut. Tidak hanya soal PNS tapi juga pembunuhan massal dan pelanggaran HAM berat.

"Pemerintah harus minta maaf. Minta maaf secara terbuka telah melakukan pelanggaran berat. Kedua, segera memberikan kompensasi yang memang itu hak korban dan tentu saja bagi penjahat-penjahat yang masih ada diadili supaya ada kepastian hukum dan penjeraan bagi pelaku. Bagi kami juga jelas statusnya. Kalau kami bersalah silahkan hukum kalau tidak harus mendapatkan reward. Jadi kami tetap mendesak negara menyelesaikan kasus '65, minta maaf, dan berikanlah hak-hak yang selama ini terampas," tegasnya.

(Rur, Fik) 



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA