cihui

Qanun-qanun yang 'Menjerat' Perempuan di Aceh

Qanun-qanun yang 'Menjerat' Perempuan di AcehJILBAB: Petugas Wilayatul Hisbah Dinas Syariat Islam membetulkan jilbab salah seorang warga saat razia penegakan Hukum Islam di Banda Aceh. (Foto: ANTARA)
 
 

KBR68H, Jakarta - Komnas Perempuan mencatat ada 15 kebijakan diskriminatif di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang diskriminatif terhadap perempuan.

Dalam pelaksanaanya, kebijakan diskriminatif kerap diikuti dengan tindakan kekerasan termasuk pemukulan, dimandikan dengan air comberan, diarak dan dipaksa untuk nikah walau di bawah umur, pengrusakan properti, dan pengusiran.

Berikut diantara aturan di Aceh yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan.

1. Qanun No 11/2002 tentang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

Pasal 13 menyebutkan, "Setiap orang Islam wajib berbusana Islami." Dalam penjelasan, Yang dimaksud 'busana Islami' adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

2. Qanun No 14/2003 tentang Khalwat (Mesum)


Pasal 2 menyebutkan, "ruang lingkup larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina."

Pasal 5 menyebutkan, "setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum". Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa yang dimaksud khalwat ialah “ adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”.

Human Right Watch (HRW) menulis laporan bahwa dua qanun yang pertama di atas dianggap melanggar HAM. Pada pelaksanaan penerapan qanun, masyarakat bebas melaporkan atau menuduh tiap orang yang dianggap/dipersangkakan melakukan tindak asusila, berdasarkan ukuran moralitas masing-masing pihak.

HRW menulis, dalam kasus khalwat penegakan hukum tidak menyentuh pihak yang melakukan kekerasan. Proses pelaporan juga biasanya dilakukan sewenang-wenang dengan cara paksa. Wilayatul Hisbah (WH)- nama untuk polisi syariah di Aceh, sering melakukan tindakan kasar terhadap para perempuan korban yang dituduh khalwat.

Dalam laporannya, HRW mencatat tiga perempuan mengalami perkosaan oleh polisi WH ketika sedang menunggu pemeriksaan atas kasusnya selama 24 jam. Perempuan juga dipaksa untuk melakukan tes keperawanan jika ia dituduh melanggar khalwat. 

3. Qanun No 9/2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat-istiadat.

Pasal 13 ayat 1 menyebutkan, "dua dari 18 perkara yang bisa diselesaikan secara adat gampong adalah kasus khalwat dan mesum.

Adapun jenis sanksi pelanggar adat sesuai Pasal 16 Qanun tersebut adalah: Nasihat, teguran, pernyataan maaf, sayam, diat, denda, ganti kerugian, dikucilkan, dikeluarkan dari masyarakat gampong, pencabutan gelar adat atau sanksi lain yang sesuai dengan adat setempat.

4. Qanun No 5/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Aceh.

Pasal 1 angka 45 telah dicantumkan, “Pendidikan Islami ialah pendidikan yang berdasarkan pada dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam”. Namun belum ada penjabaran dan penjelasan yang utuh dalam batang tubuh Qanun tersebut.

Qanun ini menimbulkan multitafsir. Pemerintah Kota Banda Aceh pernah menjabarkan ke dalam kebijakannya dengan pemisahan kelas anak laki-laki dan perempuan. Namun kebijakan tersebut hanya berlangsung hanya beberapa bulan.

5. Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Suaidi Yahya tentang larangan duduk mengangkang bagi perempuan yang membonceng sepeda motor.

Surat edaran itu dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga nilai budaya dan adat istiadat masyarakat aceh dalam pergaulan sehari-hari, serta untuk mencegah maksiat secara terbuka. Diantaranya berisi:

a. Perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (duek phang) kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat).

b. Di atas kendaraan baik sepeda motor, mobil, dan/atau kendaraan lainnya, dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang-pegangan dan/atau cara lain yang melanggar syariat islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh.

c. Bagi laki-laki maupun perempuan agar tidak melintasi tempat-tempat umum dengan memakai busana yang tidak enutup aurat, busana ketat dan hal-hal lain yang melanggar syariat islam dan tata kesopanan dalam berpakaian. (berbagai sumber)



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA