cihui

Kepala UKP4: Tidak Ada Konversi Hutan 1,2 Juta Hektar di Aceh

Kepala UKP4: Tidak Ada Konversi Hutan 1,2 Juta Hektar di AcehKepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto. (foto:www.123people.com)
 
 

KBR68H, Jakarta - Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang juga mengetuai Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan (Satgas) REDD+, Kuntoro Mangkusubroto menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti adanya rencana untuk mengkonversi hutan lebih dari satu juta hektar di Provinsi Aceh. Sebelumnya, sejumlah kalangan mengkhawatirkan adanya konversi hutan di wilayah Aceh tersebut.

“Tim perpetaan kami telah mengkaji ulang data dan dokumen yang ada dan tidak ditemukan bukti adanya rencana mengkonversi hutan seluas 1,2 juta hektar seperti yang dilansir beberapa kelompok masyarakat belakangan ini,” tegas Kuntoro, dalam keterangan pers yang diterima KBR68H.
“Angka usulan konversi hutan yang kami temukan konsisten dengan yang dinyatakan oleh Pemerintah Aceh dan Kementrian Kehutanan,” tambahnya.
 
Tim perpetaan UKP-PPP/Satgas REDD+ menduga angka 1,2 juta hektar yang mencuat belakangan ini muncul dari perbandingan usulan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemerintah Aceh pada tahun 2010 dan pada tahun 2012.
 
Pada 2010, Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubernur Irwandi Yusuf mengusulkan penambahan kawasan hutan lindung yang cukup luas, dari kawasan hutan lindung semula berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 2000 seluas 1.890.757,4 hektar menjadi 2.746.285,3 hektar. Usulan ini belum final dan tidak dikukuhkan.
 
Kemudian pada 2012, Pemerintah Aceh di bawah pimpinan Gubenur Zaini Abdullah mengusulkan kawasan hutan lindung seluas 1.788.529,5 hektar, mengurangi luas hutan lindung semula yang berdasar peta TGHK pada tahun 2000.
 
Selisih angka luas perubahan kawasan hutan lindung yang dibandingkan antara usulan pada tahun 2010 dan 2012 di atas, ditambah selisih angka luas perubahan peruntukan hutan (konversi hutan) dan perubahan fungsi hutan antara usulan Pemerintah Aceh pada tahun 2010 dan 2012, ditemukan total perbedaan seluas 1.251.014 hektar.
 
Diduga angka inilah yang digunakan sebagai data yang dipakai berbagai kelompok masyarakat yang mempermasalahkan usulan RTRW Provinsi Aceh. Padahal usulan RTRW Provinsi Aceh yang diajukan oleh Pemerintah Aceh tahun 2010 tersebut tidak bisa digunakan sebagai pembanding.
 
Kuntoro menyambut baik langkah Pemerintah Aceh yang mengklarifikasi angka-angka di atas dalam audiensi dengan berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh baru-baru ini.
 
“Kami akan terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan RTRWA ini dengan menyarankan konsultasi publik yang lebih luas,” kata Kuntoro.

“Proses ini juga diharapkan melibatkan lebih banyak kementerian dan lembaga untuk menjamin konsistensi prosedur dan substansinya, salah satunya melalui pelaksanaan kewajiban membuat KLHS,”jelasnya.



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA