cihui

LBH Bandung: Jawa Barat Provinsi Paling Intoleran di Indonesia

LBH Bandung: Jawa Barat Provinsi Paling Intoleran di Indonesia Ilustrasi: Aksi menentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Antara Foto
 
 

KBR68H, Cirebon –Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung mencatat sejak tahun 2005-2011 telah terjadi 383 peristiwa tindak pelanggaran intoleransi di Jawa Barat.

Tahun 2012 sebanyak 76 peristiwa pelanggaran, dan bulan Januari sampai bulan Mei 2013 telah terjadi 23 peristiwa tindak kekerasan dan intoleransi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut data terakhir tahun 2013, aksi tindakan pelanggaran ini didominasi oleh penutupan tempat ibadah yakni sebanyak 15 kasus, perusakan tempat ibadah sebanyak 3 kasus, pelarangan kegiatan keagamaan 1 kasus, pemidanaan 2 kasus, pemaksaan keyakinan 1 kasus, dan tindakan sesat 1 kasus. Selama tahun 2005 hingga 2011 dari sekian banyak tindakan intoleransi hanya 3 peristiwa yang kemudian mampu menarik pelaku ke meja hijau.

Ditemui di sela-sela kegiatan Training Paralegal dan Peran Strateginya Dalam Advokasi Kebebasan Beragama/Keyakinan di Hotel Puri Cipaganti Bandung, Wakil Direktur LBH Bandung Unung Nuralamsyah mengatakan, situasi hari ini belum menunjukkan perubahan  yang signifikan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya penyegelan, penutupan, pengrusakan rumah ibadah, serta adanya ancaman terhadap nyawa bagi kelompok minoritas untuk menjalankan ibadahnya.

“Dari peristiwa-peristiwa tersebut, kelompok yang paling rentan menjadi korban dari tindakan kekerasan dan intoleransi adalah kelompok Kristen dan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI),” jelas Unung Nuralamsyah.

Ia melanjutkan, Jabar bisa disebut sebagai wilayah yang tidak aman bagi kelompok minoritas. Hal ini karena banyak sekali peristiwa intoleransi yang terjadi tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum, sehingga pelaku dengan leluasa mengintimidasi dan melakukan tindak kekerasan kepada kelompok minoritas.

Unung menambahkan, akibat dari tindakan diskriminasi dan intoleransi tersebut, kelompok minoritas agama, penganut keyakinan dan kepercayaan di Jabar khususnya, tidak lagi mendapatkan dan memiliki kebebasan dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang mereka yakini.

Di tempat yang sama, Konsultan Asian Foundation Jamet mengakui, lemahnya pemerintah dalam melakukan perlindungan dan jaminan hukum terhadap kelompok minoritas, bahkan kepolisian terkesan berat sebelah dalam menangani kasus intoleranis di wilayah Jabar.

“Polisi yang menjadi ujung tombak pertahanan penegakan hukum, belum berfungsi optimal ketika berhadapan dengan kasus intoleransi,” jelas Jamet. Ia melanjutkan, kalau kondisi ini dibiarkan maka aksi kekerasan dan tindakan intoleransi beragama/keyakinan di wilayah Jabar akan semakin tinggi.

Sumber: Suara Gratia
Editor: Anto Sidharta



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

DARI INDONESIA