cihui

UU Pendidikan Tinggi Pecahkan Masalah Pembiayaan Pendidikan Tinggi

UU Pendidikan Tinggi Pecahkan Masalah Pembiayaan Pendidikan Tinggi
 
 

KBR68H-Salah satu kekhawatiran terhadap terbitnya UU Pendidikan Tinggi adalah mahalnya biaya pendidikan yang harus ditanggung mahasiswa. Mahalnya biaya diduga bakal terjadi karena kampus diberikan otonomi dan fleksibilitas dalam mengelola penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Sementara negara dianggap bakal lepas tangan serta tak memiliki sumberdaya pembiayaan yang cukup untuk membiayaai ratusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ditambah lagi, untuk mencapai mutu pendidikan dan mendorong tumbuhnya riset pada perguruan tinggi butuh biaya yang banyak. 


Nah untuk mencari dana, mahasiswa dikhawatirkan menjadi target pertama sumber pembiayaan. Akibatnya biaya kuliah jadi mahal. Kekhawatiran itupula yang disampaikan Lalu Sulaen, Menteri Sosial Politik BEM Unram dalam  Diskusi Publik ’Memecahkan Masalah Pembiayaan Pendidikan Tinggi’ di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, (Rabu, 10/4). ”Ini terlihat dari pasal-pasal yang ada di UU Pendidikan Tinggi. Di mana negara, ingin memberikan hak penuh kepada universitas atau perguruan tinggi untuk mengelola sendiri keuangannya. Pemerintah pusat ingin melepas tanggung jawabnya. Nanti mahasiswa yang jadi korbannya, mahasiswa dipalak, dikenakan biasa yang besar untuk bayaran uang kuliah,” ucapnya dengan keras.


Sulaen melanjutkan, tak semestinya negara melepas tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. Dalam hal ini memberikan akses dan kemudahan bagi anak bangsa untuk bisa berkuliah. Sebab di dalam konstitusi tertinggi negara, semua  itu dijamin. “Berpedoman pada UUD  1945, alinea ke 4. Tujuan negara  ini di bentuk adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tujuannya begitu, pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas  untuk mengakses pendidikan tersebut. Dalam hal ini pembiayaan. Bukan malah diserahkan universitas untuk mendapatkan biaya yang sebesar-besarnya. Apalagi sampai mahasiswa harus meminjam uang untuk kuliah jika ingin bisa belajar di bangku universitas,” tuturnya.


Anwar Arifin dari Kemdikbud menyatakan konstitusi hanya menjamin pendidikan dasar, bukan pendidikan tinggi. “Di pasal 31 UUD, yang digratiskan hanya pendidikan dasar SD-SMP, 9 tahun,” ujarnya. Namun pemerintah dengan segala keterbatasannya berusaha supaya pendidikan tinggi juga bisa diakses masyarakat. Tapi semua itu memerlukan proses. Oleh sebab itu, kata Anwar Arifin, diaturlah model pembiayaan pendidikan tinggi di dalam UU Pendidikan Tinggi. Termasuk upaya memecahkan masalah pembiayaan pendidikan tinggi yang selama ini diributkan. “Sebagian besar itu yang nanggung pemerintah, hanya sebagian kecilnya saja masyarakat. Yang ditanggung masyarakat juga disesuaikan dengan kemampuan siswa dan orangtuanya. PTN pun berkewajiban menerima siswa yang secara akademik baik minimal 20%. Disediakan juga model pinjaman tanpa bungaa, yang pengembaliaanya juga fleksibel. Pinjaman bukan diharuskan. Tapi ya harus dilihat dari kebutuhan dan kepentingannya,” terang Anwar Arifin panjang lebar. Anwar mencontoh, di Universitas Indonesia model pembiayaan yang diatur di dalam UU Pendidikan tinggi sudah terjadi. “Ada loh mahasiswa yang bayar hanya Rp. 100 ribu/semester. Ini data resmi yang dikeluarkan UI pembayaran mulai Rp 100 ribu- Rp 5 juta,” ungkapnya.


Berbagi peran memecahkan masalah pembiayaan pendidikan bisa dilakukan. Tapi bukan berarti masyarakat harus merogoh kocek untuk bisa duduk di bangku kuliah. Pasalnya, tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia masih rendah. Boleh dibilang jauh dari kesejahteraan. “Masyarakat di Timor Indonesia, seperti juga kami pendapatannya masih kecil. Kalau ada otonomi kampus, yang memberikan keleluasaan bagi kampus. Pasti jadi lebih mahal. Sekarang Rp 750 ribu/semester. Nah kalau sudah dilaksanakan bisa Rp 1 juta lebih. Bagaimana ini?,” tanya Sulaen. 


Kekhawatiran tersebut bisa dimaklumi, karena saat ini di Perguruan Tinggi berlaku Badan Hukum Pendidikan. Yang memungkinkan semua itu terjadi. Namun, menurut pengamat hukum dari Universitas Mataram, Muhaminin hadirnya UU Pendidikan Tinggi bisa menyelesaikan persoalan semacam itu. Kata dia Perguruan Tinggi disyaratkan menjadi Badan Layanan Umum. “Ini kan mereka tidak boleh komersial, ada juga audit dari akuntan publik dan ini lebih transparan. Universitas yang memungut biaya besar dan liar bakal ketahuan,” ujar Muhaimin dalam diskusi di Auditorium Yusuf Abubakar, Unram tersebut.


Yang jadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan pelaksanaan UU tersebut sesuai jalurnya. Ini memerlukan peraturan pemerintah yang bersifat nasional. Pengawasan pelaksanaannya juga harus melibatkan lembaga terkait. Sebut saja KPK atau lembaga pengawas lainnya. “Dibuat peraturan pemerintah sebagai penjabaran UU Pendidikan Tinggi. Termasuk yang paling krusial adalah biaya. Dalam aturan tersebut harus jelas dan pasti, pemerintah tanggung berapa, masyarakat berapa, dihitung secara pasti sesuai kebutuhan. Biaya SPP tidak mungkin ditiadakan, bila melihat kemampuan pemerintah,” ucap Muhaimin.


Itu semua secara otomatis diatur oleh peraturan yang lebih rendah. Bila ada yang tak melaksanakan aturan tersebut tentu ada sanksinya. “Peraturan pemerintah dan peraturan menteri semua lagi disusun, sebentar lagi selesai.  Kalau Perguruan Tinggi tidak melaksanakan ya kena sanksi. Pengawasan pun ada dua; fungsional dan lembaga terkait. Masyarakat juga dihimbau ikut mengawasi. Semua itu jelas dalam UU Pendidikan Tinggi dan peraturan turunannya,” terang Anwar Arifin.


BEM Universitas Mataram tetap menganggap UU Pendidikan Tinggi syarat dengan komersialisasi, liberalisasi dan internasionalisasi pendidikan. BEM Unram menolak pasal-pasal UU Pendidikan Tinggi yang bernafaskan hal tersebut. Uji materi sudah dilayangakan bersama seluruh BEM Universitas di Indonesia. BEM Seluruh Indonesia akan bergerak bersama jika Makamah Konstitusi menolak gugatan kami. ”BEM Unram, BEM seluruh indonesia,  bulan Mei akan melakukan kunjungan ke DIKTI pada hari pendidikan untuk kembali menolak pasal-pasal tersebut,” ujarnya.


Diskusi ini kerjasama KBR68H, Tempo TV dengan Universitas Mataram dan Kemdikbud



PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!
a

RSS FEED