Offair

Otonomi Kampus; Jalan Ideal Menuju Perguruan Tinggi Mandiri
Written By : Dede Riani | 14 May 2013 | 11:33

KBR68H, Jatinangor-Siswa miskin terjegal bila otonomi kampus berlaku. Sebab biaya kuliah menjadi mahal. Impian untuk bisa sekolah sampai perguruan tinggi sirna. Kekhawatiran tersebut yang saat ini melanda mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Indonesia seiring dengan terbitnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Termasuk BEM Universitas Padjadjaran. Apalagi UU yang disahkan Juli tahun lalu ini memberi otonomi dan fleksibilitas pada kampus.

Presiden BEM Kema Universitas Padjadjaran, Wildan Ghiffary mengungkapkan kekhawatiran dan kecurigaannya terkait pelaksanaan otonomi peguruan tinggi. ”Aset-aset pendidikan dibangun bukan untuk tujuan pendidikan. Universitas mencari pendanaan sendiri. Ini ujungnya malah jadi komersialisasi kampus, korbannya mahasiswa,” tutur Wildan Ghiffary dalam Diskusi Publik berjudul ’Mengupas Otonomi Kampus; Telaah Atas UU Pendidikan Tinggi’ yang digelar di Universitas Padjajaran, Bandung (13/14). Kata dia belum diberlakukan otonomi saja, akses bagi masyarakat yang ingin mengemban ilmu sampai pendidikan tinggi belum adil. ”Sekarang banyak ujian mandiri, sejak 2006 ujian mandiri. Tampak tidak adil, yang kaya masih punya jalur khusus di universitas, sedangkan BIDIKMISI kuotanya masih 900, padahal kalau bicara UNPAD, kalau main ke Indramayu, Banjar dan Garut, banyak yang ingin kuliah di UNPAD.Jumlahnya melebihi kuota. Karena keterbatasan biaya mereka memupus harapannya. Ada kesenjangan antara si kaya dan miskin,” ujar Wildan.


Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Patdono Suwignjo menyatakan pemerintah terus berupaya memikirkan bagaimana semua anak bangsa bisa bersekolah. Termasuk bagi yang kurang mampu. Hal ini dimandatkan dalam UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, pasal 74. PTN Wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar di semua program studi. ”Ada beasiswa, ada quota minimal 20% di PTN,” sebutnya tegas dalam diskusi tersebut.


Pengamat Pendidikan dari Institut Teknologi Bandung Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan  kekhawatiran mahasiswa bisa dipahami. Sebab, kebanyakan mahasiswa di Indonesia belum paham soal pelaksanaan otonomi kampus. Kata dia, bila melongok pelaksanaan otonomi kampus di semua negara, yang dimaksud otonom bukanlah seperti itu. “Otonom sama sekali tidak terkait dengan masalah keuangan. Otonom yang dimaksud adalah untuk pendidikan dan penelitian secara utuh. Tidak ada unsur di luar itu; komersialiasi dan liberalisasi,” ujar Satryo juga dalam diskusi tersebut. Menurut Satryo, selama ini pengelolaan pendidikan tinggi terlalu kaku. “Perguruan tinggi yang punya pemerintah itu kan statusnya sebagai unit kerja pemerintah di masing-masing lokasi. Dosennya PNS, stafnya juga PNS. Kemudian peraturan perundangan yang berlaku baik untuk pegawai, keuangan, dan tata kelola mengikuti aturan pemerintah sehingga sangat kaku, birokratis, dan tak ada ruang gerak untuk inovasi, kreatifitas untuk perkembangan keilmuan, penelitian dan sumber daya manusia,” tutur Satryo. Otonomi bisa membuat perguruan tinggi mandiri dan berinovasi. “Membangun dan pengembangan pendidikan. Termasuk SDM-nya,” ucapnya.
Wildan mengakui ada kebaikan dengan pengelolaan perguruan tinggi secara otonom. “Sisi positifnya kampus bisa lebih membangun kreatifitasnya. Misalnya mengadakan penelitian. Negatifnya kontrol dari pusat kurang, kita mau lapor ke pusat jadi sulit kalau semua diotonomi sama kampus,” ucapnya.


Hal itu ditampik oleh Patdono. Kata dia perguruan tinggi yang pengelolaan sudah otonom yakni; Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PNBH) sudah pasti pengawasannya lebih ketat ketimbang yang tak otonom. ”Semakin dia otonom kontrol menjadi berlapis, ada Majelis Wali Amanah, PTN yang pengelolaannya otonom harus diperiksa akuntan publik. Lalu dilaporkan ke Kementerian Keuangan dan Kemdikbud. Bahkan mereka harus mempublikasikan di situs resmi mereka. Kalau perlu di koran juga biar masyarakat tahu penggunaan anggaran dan pendapatan perguruan tinggi,” terang Patdono.


Untuk menjamin otonomi Pendidikan Tinggi berjalan baik dan sesuai harapan, kata Satrio, harus diikuti dengan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perguruan tinggi. Hal itu bisa dilakukan dengan perubahan atau perbaikan Undang-Undang Nom0r 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara. Sebab pelaksanaan otonomi belum diatur dalam sistem keuangan negara. Inti perubahannya adalah perguruan tinggi yang otonom diberi amanah oleh negara mendapatkan penganggaran yang sesuai untuk pengelolaan perguruan tinggi. “Benahi lagi UU-nya,maka perguruan tinggi itu seperti amanah pemerintah hanya melaksanakan Tridarma, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Semuanya, yang ada di sana anggaran dan segala macam buat tiga unsur tadi. Tidak ada hal-hal yang dicurigai lagi berbau komersial. Komitmen pemerintah dibutuhkan di sini,” ujar Satryo panjang lebar dalam diskusi tersebut. Satryo juga menyatakan tak perlu peraturan baru. Baik PP maupun Permen untuk pengelolaan perguruan tinggi secara otonom. “Tidak perlu PP. Kalau sudah otonom, cukup UU, masing-masing perguruan tinggi kan punya Statuta; bagaimana mereka bekerja,” tambahnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah mendorong perubahan UU Sistem Keuangan Negara. Namun Kementerian Keuangan punya perspektif yang berbeda. “Kalau ada perbaikan UU Sistem Keuangan Negara akan lebih bagus. Tapi Kementerian Keuangan menyatakan tidak perlu ada perubahan karena sudah pas. Ini sudah kita komunikasikan. Tapi kita terus akan melakukan dialog, suatu saat ada titik temu. Bisa memfasilitasi keinginan baik Kementerian Keuangan dan Kemdikbud,” tutur Patdono Suwignjo. Dia juga menjelaskan dalam pendanaan untuk perguruan tinggi yang otonom (Perguruan Negeri Berbadan Hukum) tengah dirancang skemanya. “Dalam PP pendanaan itu kan skema yang diusulkan, lagi kita dialogkan, pemberian dana dari pemerintah diusulkan dalam bentuk hibah. Rancangan lagi kita susun. Rancangan PP-nya untuk pelaksanaan UU Pendidikan Tinggi lagi tahap sikronisiasi kemkeu, Sekretariat Negara dan Menpan-RB. Total ada 10 PP,” sebut Patdono.


BEM UNPAD akan mendukung bila konsep, teknis dan pelaksanaan otonomi kampus positif. “Silahkan kami dukung. Tapi kalau ternyata negatifnya menyebabkan kecurangan bahkan sampai ada pelaporan dan kecurangan dalam dana. Kita paling depan menolak ini,” tegas Wildan Giffary. Ia pun menyatakan BEM UNPAD akan ikut mengawasi pelaksanaan UU Pendidikan Tinggi. “Dengan perbedaan kita menyatu, kita awasi sama-sama UU, diejawantahkan dengan otonomi kampus, UKT dan BOPTN,”tambahnya. Mengawal pelaksanaan otonomi kampus adalah jalan terbaik.Demi penyelenggaran pendidikan yang lebih baik. “Masyarakat luas, mahasiswa bisa menyuarakan jika ada penyimpangan peraturan yang berlaku. Ya ini diharapkan bisa memberikan masukan,”tutupnya.


Diskusi Publik ini diselenggarakan oleh KBR68H, Tempo TV dan Kemdikbud.

Share : Facebook | Twitter | Mail